Fitri Yusup Husain Ingatkan Bupati: APBD-P Untuk Kebutuhan Rakyat !!!

Publishare.id- Sebuah amanah besar mengharuskan setiap kebijakan anggaran tetap berpijak pada prinsip keadilan, transparansi, dan keberpihakan kepada rakyat kecil, terutama mereka yang paling membutuhkan.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan Juru Bicara Fraksi Hanura dan PKS pada saat rapat Paripurna KUA-PPAS APBD-P tahun anggaran 2025Yang digelar di ruang sidang DPRD Gorut, Selasa (5/8/2025).

Pada kesempatan itu, Fitri Yusup Husain mengaku, Dari data dan dokumen yang terima, terdapat sejumlah hal yang perlu disoroti diantaranya soal Pendapatan Asli Daerah Hingga semester 1 tahun anggaran 2025 baru mencapai 17,55 %, atau sekitar Rp.8,48 Miliar dari target sebanyak Rp. 48,32 Miliar

“Penerimaan dari sumber lain-lain hanya 3,53%.Pertanyaannya Apa sebenarnya yang menghambat kita dalam menggali potensi pendapatan daerah kita sendiri?,” kata Fitri.

Srikandi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Gorut ini juga menyoroti soal kenaikan yang Tidak Wajar pada beberapa Pos Tertentu.

“Realisasi Belanja Lambat.Realisasi belanja hingga semester awal baru mencapai 42%, yaitu 300,78 miliar dari total anggaran 711,35 miliar. Apakah kita harus selalu menunggu detik-detik akhir untuk bekerja, lalu terburu-buru menyelesaikannya?,” tanya Fitri.

Dari sisi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) lanjut Fitri, pihaknya menemukan beberapa data yang tidak sesuai, dimana Dalam dokumen disebutkan Rp.18,93 miliar, namun berdasarkan hasil audit BPK hanya mencatat Silpa sebesar Rp9,89 miliar.

“Mengapa bisa terjadi perbedaan hampir 50%? Apakah ini akibat kesalahan perhitungan atau ada hal lain?,” tutur Fitri.

Menyikapi berbagai persoalan tersebut, Fraksi Hanura, PKS menyatakan menerima dokumen PPAS Perubahan tahun anggaran 2025, dengan catatan dan rekomendasi sebagai berikut: Mengembalikan prioritas pada sektor pendidikan dan kesehatan.

“Kamu minta pak Bupati dan TAPD untuk segera melakukan Evaluasi dan mengalihkan program yang tidak mendesak kepada program yang langsung menyentuh rakyat. Kalau perlu Bentuk Satgas Percepatan Anggaran yang bekerja cepat, tuntas, dan terukur,” tegas Fitri.

Adapun beberapa Rekomendasi Fraksi Hanura-PKS diantaranya:

1. Kembalikan prioritas kepada pendidikan dan kesehatan.

2. Refocusing program yang tidak mendesak, alihkan pada yang langsung menyentuh

rakyat.

1. Bentuk Satgas PAD yang bekerja cepat, tegas, dan tuntas.

2. Audit value-for-money lonjakan anggaran.

3. Perbaiki metodologi proyeksi SiLPA berbasis data riil.

4. Terapkan sistem peringatan dini untuk mencegah serapan anggaran yang lamban.