Publishare.id- Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, dalam hal ini Kepala Bagian Ekonomi Setda kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), menggelar rapat teknis terkait ketersediaan, distribusi, dan pengawasan LPG 3 kg pada Rabu (15/4/2026).
Pada Kegiatan ini Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Gorontalo Utara, Mohammad Fader Zubaedi, mengundang para agen gas LPG yang beroperasi di wilayah tersebut.
Dalam rapat tersebut, Fader menjelaskan sejumlah isu strategis menjadi fokus pembahasan. Dari sisi ketersediaan, pemerintah daerah menyoroti pentingnya transparansi data kuota LPG 3 kg yang diterima masing-masing agen setiap bulan dari Pertamina. Informasi ini dinilai krusial untuk mengetahui apakah pasokan yang tersedia telah mencukupi kebutuhan masyarakat di tiap wilayah.
Kepala Bagian Ekonom, Fader Zubaedi, mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih terdapat keluhan masyarakat terkait kelangkaan LPG 3 kg di beberapa daerah.
“Kondisi ini diduga terjadi akibat ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan riil, serta kendala distribusi dari depo ke agen. Oleh karena itu, diperlukan data akurat mengenai alokasi dan realisasi distribusi untuk mengidentifikasi kesenjangan yang ada,” kata Fader Zubaedi.
Fader juga menjelaskan, dalam rapat tersebut pihaknya juga membahas tindak lanjut permohonan pembukaan pangkalan baru LPG yang belum diproses oleh pihak agen. Pemerintah meminta kejelasan terkait status pengajuan, waktu pengajuan, serta kendala yang menyebabkan keterlambatan proses tersebut.
“Dari aspek distribusi, jumlah pangkalan di bawah masing-masing agen menjadi perhatian penting, termasuk pemerataan penyaluran LPG di seluruh wilayah. Berbagai hambatan seperti kendala transportasi dan keterlambatan pengiriman turut dibahas guna mencari solusi yang efektif,” jelas Fader.
“Sementara itu, dalam hal harga, pemerintah menekankan pentingnya kepatuhan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat pangkalan. Pengawasan terhadap praktik penjualan di atas HET juga menjadi perhatian, termasuk mekanisme sanksi bagi pelanggaran yang terjadi,” tambahnya.
Dalam aspek pengawasan, kata Fader. agen diminta menjelaskan upaya mereka dalam memastikan LPG subsidi tepat sasaran, khususnya bagi rumah tangga kurang mampu dan pelaku usaha mikro.
“Sistem pendataan penerima serta langkah pencegahan penyalahgunaan LPG subsidi turut menjadi bahan evaluasi,” tutur Fader.
Berdasarkan laporan penyaluran lanjut Fader, distribusi LPG 3 kg di Kabupaten Gorontalo Utara saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait kuota dan harga di tingkat pangkalan. Masyarakat juga mengharapkan adanya fleksibilitas dalam pembelian LPG, terutama di desa yang memiliki lebih dari satu pangkalan.
Adapun data agen penyalur menunjukkan bahwa PT. Palapa Putra Jaya mengelola 179 pangkalan dengan kuota 39.000 tabung, sementara PT. Cipta Tunggal Lestari mengelola 171 pangkalan dengan kuota 48.720 tabung. Saat ini, kedua agen tengah melakukan survei lapangan untuk menilai kebutuhan pembukaan pangkalan baru dengan mempertimbangkan jarak, kondisi wilayah, serta akses masyarakat sekaligus menindaklanjuti permohonan dari calon pangkalan.
Diakhir wawancara, Kepala Bagian Ekonomi termuda ini berharap, agar himbauan dari Bupati Thariq Modanggu yang melarang para ASN, unsur TNI dan Polri untuk tidak menggunakan gas Elpiji ukuran 3 kg dapat di indahkan dan dijalankan.
“Himbauan pak Bupati sudah sangat jelas, beliau juga pernah mengatakan, akan melakukan sidak ke rumah-rumah para ASN, jika kedapatan ada ASN yang memakai gas Elpiji 3 kg, beliau akan memberikan sanksi yang tegas,” pungkasnya.
