Publishare.id- Fraksi Partai Golkar DPRD Gorontalo Utara melontarkan kritik tajam terhadap struktur Rancangan APBD 2026 yang dinilai masih terlalu bergantung pada dana transfer pusat. PAD daerah hanya menyumbang 6,8% dari total penerimaan.
“Ini cerminan lemahnya kemandirian fiskal dan belum optimalnya kebijakan pendapatan daerah,” tegas Hj. Rina Polapa, Sekretaris Fraksi Golkar, dalam Rapat Paripurna ke-31 DPRD, Senin (20/10/2025).
Fraksi Golkar mendesak Pemda untuk:
Menggali potensi PAD lewat digitalisasi pajak dan retribusi,
Menertibkan aset,
Mendorong iklim investasi dan sektor unggulan (pertanian, perikanan, UMKM).
Dari sisi belanja, Golkar mengkritik dominasi belanja operasi Rp499,5 M dari total Rp694,1 M, dengan belanja pegawai menelan hampir 50%.
“Ruang fiskal untuk pembangunan publik jadi sempit. Belanja rutin harus ditekan,” ujar Rina.
Fraksi juga menuntut perluasan belanja modal untuk infrastruktur jalan, irigasi, pendidikan, dan kesehatan. OPD diminta fokus pada anggaran berbasis kinerja.
Soal defisit dan pembiayaan lewat SILPA, Golkar meminta kehati-hatian dan arah penyertaan modal ke sektor strategis, bukan administratif.
Pembangunan bertema “daya saing ekonomi lokal” harus diwujudkan secara merata dan berkeadilan. Fokus Golkar: pemerataan pembangunan antar kecamatan, penurunan kemiskinan dan pengangguran, serta digitalisasi birokrasi.
Terakhir, Fraksi mendorong percepatan infrastruktur strategis dan pengawasan ketat terhadap hibah dan bansos agar tepat sasaran.
Fraksi Golkar menyatakan menerima Rancangan APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut.
“Semangat kemitraan DPRD dan Pemda harus dijaga demi Gorut yang bercahaya,” pungkas Rina.
