Publishare.id- Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo dorong tindak lanjut kejelasan alokasi anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang sampai dengan saat ini belum ada kesepakatan antara pihak KPU dan Pemda Pohuwato.
Terselenggaranya Pemilukada yang sukses dan lancar tidak lepas dari alokasi pembiayaan yang ideal. Berbeda halnya dengan KPU Pohuwato yang sampai dengan saat ini belum ada kejelasan besaran anggaran yang disekapati bersama dengan Pemda Pohuwato.
“Sebelumnya KPU telah menyodorkan anggaran pemilukada sebesar 34 Miliar kemudian turun menjadi 23 Miliar. Namun dari pihak Pemda justru menawarkan 14 Miliar. Padahal sebelumnya KPU telah menjelaskan bahwa angka 23 Miliar sudah sesuai dengan besaran kebutuhan pelaksanaan Pemilukada. Sehingga angka yang ditawarkan oleh pihak Pemda tidak serta merta mendapat kesempatan dari pihak KPU,” ungkap AW Thalib seusai melakukan kunjungan ke KPU Pohuwato, Sabtu (5/8/2023).
Lebih lanjut Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo ini menekankan kepada pihak KPU maupun Pemda Pohuwato untuk menjalin komunikasi yang baik dalam upaya menetapkan besaran anggaran yang nantinya akan digunakan pada kontestasi pemilukada mendatang.
“Ini secepatnya harus ada titik terangnya, nantinya anggaran ini akan dituangkan dalam anggaran perubahan yang semakin dekat,” tagasnya.
Meski mengalami kendala pada aspek pembiayaan, KPU Pohuwato juga turut mendapat apresiasi dari AW Thalib. Sebab sejauh ini berdasarkan data, KPU Pohuwato tercatat telah berhasil melakukan perekaman E-KTP dengan persentase sebesar 100% dari data potensial 3.000 Daftar Pemilih Tetap (DPT).
“Hal ini menunjukkan keseriusan dari pihak KPU dalam mendorong percepatan kuantitas pemilih. Namun yang patut digarisbawahi adalah bagaimana kemudian terkait kendala pembiayaan sesegera mungkin harus ada titik terangnya,” tandasnya.(Adv/Ps04/Zian)
