Publishare.id- Dinamika soal pemerataan pembangunan infrastruktur di provinsi Gorontalo kembali memunculkan sorotan tajam.
Meski mayoritas anggota Banggar menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) karena sebagian besar usulan mereka diakomodasi serta dijanjikan direalisasikan tahun depan, namun suara berbeda justru datang dari Anggota Komisi 4 Fraksi PKS, Gustam Ismail.
Saat diwawancarai diruang kerjanya, Gustam Ismail secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada Kepala Dinas PUPR karena tidak bisa ikut memberikan apresiasi seperti anggota dewan lainnya. Ia menegaskan, sikap itu bukan tanpa alasan.
“Saya tidak bisa menyampaikan apresiasi, karena Dinas PUPR tidak memberikan anggaran pembangunan infrastruktur untuk Gorontalo Utara pada tahun anggaran 2026,” kata Gustam Ismail, Senin (1/12/2025)
Gustam menilai kondisi ini sangat disayangkan, mengingat Gorontalo Utara merupakan bagian dari Provinsi Gorontalo yang semestinya mendapat perhatian dan porsi pembangunan yang sama. Ia menekankan bahwa absennya alokasi infrastruktur untuk Gorut harus menjadi evaluasi serius bagi OPD terkait.
Gustam juga menuturkan, Dari lima aleg asal Gorut, hampir semuanya duduk dalam Badan Anggaran (Banggar). Bahkan pada unsur pimpinan, aleg Gorut menduduki posisi pada jabatan Ketua DPRD dan wakil ketua 1DPRD. Namun, kondisi ini tetap tidak mampu mendatangkan porsi anggaran pembangunan bagi daerah.
“Dari lima aleg Gorut, hampir semua ada di Banggar. Di unsur pimpinan, kita juga punya posisi strategis ketua DPRD dan wakil ketua 1. Pertanyaannya, mengapa Gorut tidak kebagian kue anggaran dari Pemerintah Provinsi Gorontalo?” ujar Gustam dengan nada kritis.
Meski begitu, Gustam tetap menyampaikan harapan besar. Ia berharap ke depan Gorontalo Utara dapat memperoleh perlakuan yang adil dan setara dengan daerah lain, khususnya terkait pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat yang ada di Gorontalo Utara .
“Ke depan kami berharap Gorut mendapat perhatian yang sama, karena masyarakat Gorut juga berhak merasakan pemerataan pembangunan,” tandasnya.
