Kadisdik Apresiasi Program AIDRAN di Gorut

Kepala DInas Pendidikan Gorut, Orwan Abudi Usman

Publishare.id- Kepala Dinas Pendidikan Gorontalo Utara (Gorut), Irwan Abudi Usman memberikan apresiasi kepada pihak Australia-Indonesia Disability Research and Advocacy Network (AIDRAN), yang saat ini tengah melakukan riset pengembangan program pendidikan inklusif di Bumi Gerbang Emas Gorontalo Utara (Gorut).

“Saya pribadi saat mengapresiasi kegiatan mereka, karena mereka itu tengah melakukan riset tentang kebijakan Kementerian pendidikan terkait dengan pengembangan program pendidikan inklusif dengan kebijakan pemerintah daerah ini yang perlu disamakan, dan hari ini belum ada kesamaan antara program kementrian dengan pemerintah daerah,” kata Irwan Abudi Usman, Rabu (11/10/2023).

Secara umum lanjut Irwan, pendidikan yang memang bergerak di situ, masih melihat bahwa kalau yang penyandang disabulitas perlu sekolah ke Sekolah Luar Biasa (SLB), padahal tidak begitu, tetapi pemikiran kita pemerintah daerah dunia pendidikannya sudah benar, hanya saja, kita perlu beberapa fasilitas penunjang yang nanti akan ditempatkan di sekolah-sekolah reguler.

“Misalnya ada siswa yang autis, dia sebenarnya tidak perlu ke SLB, dia bisa sekolah di sekolah reguler. Hanya saja bagaimana kita melakukan itu analisis, bagaimana fasilitas pendukung itu ada di ruang kelas. Misalnya dia ada ada guru, nah ini kan maka kalau ini linier dengan konsep kebijakan pemerintah daerah saya kira ini akan sangat bagus sekali,” ujarnya.

Irwan juga menjelaskan, tujuan utama Aidrant menggelar riset ini adalah, mengembangkan pendidikan itu inklusif berbasis digital.

“Setelah melihat dan mengkaji , maka turunlah program pendidikan inklusi berbasis digital itu, yang menjadi harapannya tetapi goal utama yang dilaksanakan di negara, harus melalui kajian-kajian dulu, bolehkah seorang tunanetra belajar secara digital? mampukah seorang autis ? nah itulah yang dikaji dari aspek-aspek apa lainnya. Jadi sebetulnya programnya itu sangat bagus, nanti hasil riset dari mereka bisa mempertemukan kebijakan penyelenggaraan pendidikan kementrian dan pemerintah daerah,” tandasnya.(Adv/Ps02)

Komentar