Publishare.id- Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) terutama pihak-pihak yang terkait dalam proses pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengelolaan Keuangan tahun 2022 diminta untuk serius dan mengirimkan orang-orang yang kapabel dan berkompeten.
Sehingga, pembahasan yang dilakukan oleh Pansus LPJ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorut maksimal dan sesuai dengan target waktu yang ditentukan.
Permintaan ini disampaikan Anggota Pansus LPJ DPRD Gorut, Alhamid Otoluwa yang mengaku kecewa terhadap pihak eksekutif karena dinilai tidak serius dalam pembahasan LPJ.
“Contohnya tadi, kami pihak Pansus terpaksa harus menunda pembahasan karena pihak yang diutus dalam pembahasan tidak mampu menjelaskan pertanyaan yang disampaikan pihak Pansus,” kata Alhamid, Senin (24/7/2023)
Untuk itu, aleg PAN tersebut berharap pihak eksekutif dapat mengirimkan orang-orang yang berkompeten. Terlebih, kata dia, ada persoalan-persoalan yang butuh penjelasan,baik itu terkait kebijakan anggaran maupun yang terkait dengan kebijakan hukum yang juga berpengaruh pada anggaran tahun 2022 kemarin yang semua orang tau tidak ada perubahan.
“Namun pada kenyataannya ada kebijakan yang diambil pemerintah daerah dengan mengeluarkan regulasi yang butuh untuk penjelasan yang konkrit. Kenapa regulasi tersebut harus dikeluarkan? Hanya saja penjelasannya tidak kami peroleh,” tandasnya
maka kata Alhamid, akan sangat berpengaruh pada proses pembahasan, sementara waktu terus berjalan. Sementara, pihaknya harus terus memaksimalkan pembahasan agar tuntas sesuai target waktu.
“Terpaksa harus ditunda pembahasan, dan ini tentu sangat disayangkan. Harusnya agenda selesai hari ini,” tegasnya.(*)
