Sekretaris Bappeda Bongkar Persoalan Data Penilaian Stunting 

Publishare.id– Hasil penilaian kinerja percepatan penurunan stunting tahun 2026 yang menempatkan Kabupaten Gorontalo Utara di posisi terakhir tingkat Provinsi Gorontalo menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Namun, capaian tersebut tidak membuat Pemkab Gorontalo Utara kehilangan optimisme. Sebaliknya, hasil evaluasi itu dijadikan momentum untuk membenahi sejumlah kekurangan, mulai dari sinkronisasi data hingga penguatan pelayanan kesehatan di lapangan.

Sekretaris Bappeda sekaligus Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Gorontalo Utara, Roni Damiti, akhirnya angkat bicara menanggapi hasil penilaian yang menempatkan Gorut di peringkat keenam dari enam kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.

Roni menegaskan, pemerintah daerah menghormati hasil evaluasi yang telah dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri. Ia juga mengapresiasi perhatian media yang terus mengawal kinerja pemerintah, termasuk dalam persoalan percepatan penurunan stunting.

“Kami menghormati seluruh pemberitaan dan sangat berterima kasih kepada insan pers yang terus mengingatkan kami agar tetap semangat bekerja,” kata Roni, Selasa (17/11/2026).

Berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.5-8859-SJ tertanggal 10 November 2026, Gorontalo Utara memperoleh nilai 81,36 dengan kategori kinerja baik.

Meski demikian, angka tersebut mengalami penurunan 6,26 poin dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 87,62. Padahal, pada penilaian sebelumnya Gorut berhasil menduduki peringkat kedua tingkat Provinsi Gorontalo.

Penurunan ini menjadi alarm bagi TPPS untuk melakukan pembenahan menyeluruh. Terlebih, terdapat sejumlah indikator yang dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi pelaksanaan program di lapangan.

Di balik hasil penilaian tersebut, TPPS Gorontalo Utara menemukan adanya perbedaan angka antara data capaian pelayanan dengan data yang tercatat dalam aplikasi Bangda.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah indikator pemantauan pertumbuhan balita.

Data program menunjukkan cakupan mencapai 86,53 persen pada semester pertama, sementara aplikasi Bangda hanya mencatat 31,76 persen.

Selisih angka tersebut menjadi salah satu persoalan yang akan ditelusuri lebih lanjut melalui proses sinkronisasi dan verifikasi data.

Persoalan serupa juga ditemukan pada indikator pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil.

Selama ini, penginputan data lebih banyak mencakup pemberian PMT yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di puskesmas. Padahal, berdasarkan petunjuk teknis Kementerian Kesehatan, ibu hamil dapat masuk kategori penerima PMT pemulihan apabila memperoleh PMT lokal selama 120 hari berturut-turut.

Selain itu, indikator pemberian tablet tambah darah (TTD) bagi ibu hamil juga masih memerlukan pencermatan, khususnya terkait kesesuaian sasaran proyeksi dengan sasaran riil.

Sementara untuk pelayanan antenatal care (ANC), pembaruan data terus dilakukan mengikuti perkembangan kunjungan ibu hamil ke fasilitas kesehatan.

Pria yang akrab disapa Rodam ini juga menjelaskan, meski berada di posisi terbawah dalam penilaian kinerja, Gorontalo Utara ternyata memiliki sejumlah capaian pelayanan kesehatan yang patut menjadi perhatian.

Berdasarkan evaluasi program gizi tingkat Provinsi Gorontalo tahun 2026, Gorut mencatat cakupan tertinggi dalam realisasi pemberian makanan tambahan (PMT) lokal.

Tidak hanya itu, hasil evaluasi Kementerian Kesehatan terhadap pemantauan tumbuh kembang balita juga menempatkan Gorontalo Utara sebagai daerah dengan cakupan tertinggi di tingkat Provinsi Gorontalo.

“Capaian tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi kembali kesesuaian antara pelaksanaan program, data pelayanan, dan angka yang masuk dalam sistem pelaporan,” ujar Roni.

Roni juga memaparkan, penilaian kinerja percepatan penurunan stunting tidak hanya melihat satu aspek, tetapi mencakup tiga komponen utama.

Pertama, pelaksanaan aksi konvergensi kabupaten/kota dengan bobot penilaian 30 persen.

Kedua, capaian layanan intervensi spesifik dan sensitif dengan bobot 50 persen.

Ketiga, kinerja konvergensi desa yang memiliki bobot 20 persen.

Ketiga komponen tersebut menjadi instrumen untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu mengintegrasikan program dan pelayanan dalam upaya mempercepat penurunan angka stunting.

“Karena itu, TPPS Gorontalo Utara melalui Dinas Kesehatan akan melakukan pembenahan penginputan, sinkronisasi data aplikasi Bangda, serta mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIGI Jikesga,” terang Roni.

Pemkab Gorontalo Utara memastikan evaluasi tahun 2026 tidak akan berhenti pada klarifikasi. Koordinasi lintas sektor akan diperkuat, sementara kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bayi, dan balita menjadi perhatian utama.

“Bagi pemerintah daerah, keberhasilan percepatan penurunan stunting bukan sekadar mengejar angka dalam penilaian, melainkan memastikan setiap program benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Roni.

Komentar