Rakornas Apkasi di Jakarta, Thariq Modanggu Perjuangkan Nasib P3K dan Honorer

Publishare.id- Bupati Gorontalo Utara (Gorut) Thariq Modanggu saat ini tengah memperjuangkan nasib dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) bersama dengan nasib dari ribuan tenaga Honorer yang ada di lingkup Pemda Gorut pada kegiatan Rakornas Pemerintah Daerah se-Indonesia tentang desain Konstruktif pengadaan P3K melalui penyusunan Roadmap yang dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan-RB)  dan beberapa Direktorat Jendral (Dirjen) yang digelar di Hotel Sahid Jakarta, Rabu (21/9/2022).

Bupati Thariq Modanggu menyebut, pada pelaksanaan Rakornas kepala Daerah se-Indonesia itu dirinya mempertanyakan tentang beberapa poin-poin penting yang telah dibahas oleh pihak kementerian terkait dengan nasib dari para tenaga P3K dan Honorer.

“Wacana penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah pusat ini bisa menjadi satu persoalan tersendiri bagi daerah kalau diterapkan. Kenapa bisa menjadi masalah, karena di Gorut sendiri ada ribuan tenaga honorer yang sudah bekerja dan telah lama mengabdikan dirinya untuk daerah,” kata Bupati Thariq Modanggu.

“Di Gorut itu ada sebanyak 15 Puskesmas yang tersebar di 11 Kecamatan, dan rata-rata pegawai yang ada di puskesmas itu tenaga Honorer, kalau honorer ini dihapuskan ini bisa menjadi persoalan bagi daerah, belum lagi untuk tenaga guru Paud, kami di Gorut itu ada sebanyak 169 Paud yang akan tutup kalau aturan penghapusan tenaga honorer ini tetap dilakukan,” tambahnya.

Bupati juga berharap, kegiatan Rakornas yang digelar hari ini, bisa menghasilkan keputusan yang bisa dibawa ke daerah.

“Saya hadir disini, karena saya membawa ribuan harapan dari para tenaga Honorer yang ada di Gorontalo Utara,” tegas Bupati.

Keberadaan tenaga Honorer kata Bupati, bukan hanya berbicara soal data. Karena pada dasarnya keberadaan tenaga Honorer juga merupakan soal prinsip pada otonomi daerah.

“Jadi ini bukan semata-mata soal regulasi dan soal data, tapi bagaimana otonomi daerah ini bisa mempunyai arti negara mengakui keberagaman yang ada di daerah, dan bagi kami penyeragaman daerah secara serentak merupakan sesuatu yang tidak adil, kenapa tidak adil?, Karena tiap daerah mempunyai kondisi yang berbeda,” ucap Bupati.

Bupati juga mengimbau kepada para calon P3K guru yang ada di Kabupaten Gorut untuk bersabar dan berdo’a bersama-sama demi kelancaran yang saat ini tengah diperjuangkan di tingkat Pemerintah Pusat.

“Semoga apa yang kita sedang perjuangkan bersama ini bisa beroleh hasil yang memuaskan,” pungkas Bupati.(Adv)

Komentar