Publishare.id- Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara (Gorut), Roni Imran memberikan apresiasi kepada pihak Bappeda yang tekah sukses melaksanakan kegiatan Musrenbang RKPD Tahun 2025.
Menurut Roni Imran, kegiatan Musrenbang RKPD tahun 2025 merupakan agenda yang sangat strategis guna menentukan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2025.
“Jadi menurut saya, agenda ini sangat penting dan juga sangat strategis, karena arah kebijakan pembangunan tahun 2025 di bahas pada forum Musrenbang RKPD ini,” kata Roni Imran, Senin (22/4/2024).
Roni imran juga mempertanyakan, Musrenbang yang hari ini dilaksanakan yang membahas seluruh program pembangunan prioritas apakah bisa diwujudkan pada tahun 2025 nanti?.
“Pertanyaannya apakah yang hari ini kita bahas, akankah bisa terwujud di tahun mendatang?, karena pengalaman kita beberapa tahun kemarin, apa yang kita bahas dan kita ajukan banyak yang tidak terealisasi,” ungkap Roni.
Banyaknya anggaran yang terserap pada tahapan Pemilu 2024, juga bisa menjadi salah satu alasan banyaknya program skala prioritas yang sudah direncanakan tidak dapat direalisasikan.
“Anggaran untuk pilkada saja itu sekitar Rp.30 Milyar, insyaallah tahun depan anggaran sebanyak itu kita bisa manfaatkan untuk merealisasikan program yang kita bahas pada Musrenbang RKPD tahun 2025 ini,” ujar Roni.
Roni Imran juga menambahkan, dalam kurun waktu dua tahun terkahir, postur APBD daerah dinilai berjalan dengan tidak normal yang mengakibatkan banyaknya hak-hak aparatur yang tidak bisa dibayarkan, sehingga mengakibatkan menurunnya performa terhadap pelayanan kepada masyarakat.
“Sehingga insyaallah untuk tahun 2025 nanti, kita punya dana save anggaran yang cukup bagus, nantinya di tahun 2025 nanti kita akan bagi ke semua pemangku kepentingan untuk menjadi skala prioritas terutama untuk memenuhi seluruh hak-hak aparatur dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, karena menurut saya kalau hak-hak aparatur itu terganggu secara otomatis, kinerjanya dalam melayani masyarakat juga akan terganggu,” terang Roni.
Ketua DPD Nasdem Gorut ini juga berharap, perencanaan pembangunan Daerah tahun 2025 yang hari ini telah dibahas, bisa terealisasi dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“Perencanaan ini harus tepat, karena kalau kita merencanakan yang tidak tepat, itu sama halnya kita merencanakan kegagalan dalam pembangunan daerah,” tegasnya.
Ditempat yang sama Kepala Bappeda Gorut Helmi Potutu menegaskan, aspirasi pengembalian hak-hak ASN dan juga aparatur Desa pada dasarnya akan di upayakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah.
“Kita akan upayakan hal itu bisa terealisasi, insyaallah tahun depan juga dana hibah pilkada sebesar Rp.30 Milyar itu tidak ada lagi, kita akan upayakan anggaran yang ada kita akan maksimalkan untuk aspirasi yang disampaikan pak Roni Imran,” pungkas Helmi.(*)
