Publishare.id- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) mengingatkan pemerintah daerah setempat soal masih kurangnya biaya untuk layanan Universitas Health Coverage (UHC) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dalam hal ini terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk tahun 2024.
Seperti diketahui, layanan UHC ini, memberikan kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara terhadap pelayanan kesehatan pada pelayanan rawat inap apabila pasien tidak mempunyai jaminan kesehatan.
Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Roni Imran, memang ada anggaran kurang lebih Rp 8 miliar di Dinas Kesehatan untuk mengcover masyarakat tidak mampu dalam layanan UHC ini.
“Itu pasti karena mandatory spending. Sementara yang kita butuhkan tercatat di kami itu Rp 13,5 miliar untuk mengcover jumlah yang 98 persen. Nah, ini yang kita harus pikirkan bersama dan tentu di dalam mengcover UHC ini,” kata Roni Imran, Jum’at (17/5/2024) saat hadir pada pertemuan pemerintah daerah setempat dengan pihak BPJS Kesehatan, belum lama ini.
Diakuinya, memang ada beberapa masalah di masyarakat. Di mana, UHC ini adalah akumulasi dari semua jenis yang ditanggung pemerintah, termasuk mandiri.
“Nah, di mandiri itu yang agak problem di masyarakat, karena kemarin mereka masuk mandiri itu karena emergency, ada masyarakat yang memang tidak mampu tetapi mereka tidak tercover di BPJS, kemudian mendapat musibah dan lain sebagainya, maka untuk mengcovernya terpaksa mereka langsung membayar mandiri, tetapi kemudian setelah sehat itu mereka tidak mampu lagi untuk membayar,” ungkap Roni.
“Nah, ini yang kita coba untuk mengalihkan untuk dibiayai pemerintah. Sementara dalam posisi demikian, mereka masih kategori mandiri, kita pun masih kekurangan. Jangan sampai kita alihkan mengurangi presentase yang kurang lebih 1 persen,” sambung politisi Partai NasDem itu.
Nah, oleh karena itu hal tersebut kata Roni perlu dicarikan solusinya.
“Karena kalau tidak salah hanya dicover untuk UHC ini masih terbatas dalam 7 bulan, hanya sampai Juli. Dan sesudah itu pasti kalau tidak kita penuhi, maka akan dikeluarkan kurang lebih bisa 10 ribu. Mudah-mudahan kita akan penuhi ini, karena ini menjadi harapan masyarakat,” tandasnya.
