Publishare.id- Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu mulai menyiapkan desain kebijakan penanganan banjir secara menyeluruh pascabencana banjir bandang yang melanda Kecamatan Biau.
Kebijakan tersebut disusun dengan pendekatan hulu-hilir, mulai dari penanganan darurat bagi masyarakat terdampak hingga langkah penyelamatan kawasan hulu untuk mencegah bencana serupa kembali terjadi.
Bupati Thariq Modanggu menjelaskan, pemerintah daerah tidak hanya fokus pada penanganan korban banjir, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab utama terjadinya banjir bandang di wilayah tersebut.
“Penanganan bencana ini tidak boleh hanya bersifat sementara. Kita harus melihat persoalan dari hulu sampai hilir agar kejadian seperti ini tidak terus berulang di Kecamatan Biau,” kata Thariq Modanggu, Jum’at (29/5/2026).
Dalam desain kebijakan tersebut, pemerintah daerah membagi penanganan ke dalam beberapa sektor prioritas. Pada sektor hilir, pemerintah menyiapkan dapur umum dan distribusi logistik, penyediaan air bersih, layanan kesehatan, evakuasi warga terdampak, hingga pembersihan fasilitas publik.
Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan pendataan sektoral yang melibatkan sejumlah OPD, seperti Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas Peternakan, dan Dinas Kesehatan guna memastikan seluruh dampak banjir dapat terdata secara menyeluruh.
Untuk penanganan sementara tanggul irigasi yang jebol, Pemkab Gorontalo Utara akan mengupayakan pengerahan alat berat serta menyiapkan bahan bakar minyak (BBM) guna mempercepat proses penanganan di lapangan.
Sementara pada bagian hulu, pemerintah daerah menekankan langkah penyelamatan kawasan hutan dan aliran sungai. Beberapa langkah yang akan dilakukan antara lain investigasi kerusakan hutan, penindakan terhadap praktik illegal logging, larangan membuka lahan baru, penerapan agroforestry berbasis tanaman jagung, serta penguatan Gerakan Agro Mopulo (GAM) dalam menjaga lingkungan.
Menurut Thariq, penanganan banjir tidak akan berhasil tanpa adanya pengawasan terhadap aktivitas di wilayah hulu yang menjadi daerah resapan air.
“Kita ingin ada keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Penyelamatan hulu menjadi kunci agar masyarakat di wilayah hilir tidak terus menjadi korban banjir,” tegasnya.
