Publishare.id – Wakil Ketua II DPRD Gorontalo Utara, Ridwan Riko Arbie, secara tegas meminta Komisi I DPRD untuk segera menyurati unsur pimpinan dewan agar dapat mengeluarkan surat rekomendasi, meminta kepada pihak eksekutif untuk mengcover seluruh 1.071 tenaga P3K paruh waktu.
Ridwan menegaskan, pihaknya tidak akan menyetujui penganggaran bagi tenaga P3K jika pemerintah daerah hanya melantik sebagian dari total 1.071 orang yang telah terdaftar.
“Kami tidak akan anggarkan untuk P3K jika yang dilantik hanya sebagian. Rekomendasi kami dari DPRD harus mengcover seluruh P3K paruh waktu sebanyak 1.071 orang,” kata Ridwan dalam rapat bersama Komisi I, Selasa (11/10/2025)
Ia menjelaskan, kekuatan DPRD memang terbatas pada penerbitan rekomendasi, namun bila rekomendasi tersebut tidak diindahkan oleh pihak eksekutif, maka DPRD tidak akan memberikan persetujuan anggaran yang diperuntukkan bagi pembayaran gaji P3K paruh waktu.
“Saya juga sudah minta ke Komisi I agar terus mengawal proses di BKPP guna memastikan kejelasan dan keadilan bagi seluruh tenaga P3K paruh waktu,” tegas Ridwan.
Dalam rapat yang sama, Anggota Komisi I DPRD Gorut, Haris Tuina, turut mempertanyakan perkembangan terbaru terkait status tenaga P3K paruh waktu, mengingat banyak di antara mereka masih menunggu kepastian pelantikan.
“Kita di komisi 1 khususnya DPRD,terus berkomitmen untuk mengawal hak-hak tenaga P3K dan memastikan seluruh proses berjalan transparan dan sesuai ketentuan,” tandasnya
