Publishare.id- Tim dari Kabupaten Gorontalo Utara yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pendidikan, Aliansi Masyarakat Peduli P3K Paruh Waktu dan Anggota DPRD Gorut, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Manado pada hari Kamis, 2 Oktober 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk menindaklanjuti sejumlah permasalahan terkait data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang tercatat di database BKN.
Anggota DPRD Gorut, Fitri Yusup Husain mengatakan, Dalam pertemuan tersebut, BKN memberikan penjelasan bahwa dari total 1.112 data yang ada di sistem—baik yang berstatus R3 maupun R3 Tampungan (R4)—seluruhnya sebenarnya telah dinyatakan lulus seleksi dan masuk dalam formasi P3K paruh waktu. Namun, proses lebih lanjut terganjal karena belum adanya pemetaan penempatan (mapping) yang lengkap dari pihak Pemerintah Daerah.
“Dari keseluruhan data tersebut, hanya 362 orang yang telah diusulkan ke BKN oleh BPKP Gorontalo Utara. Sisanya, sebanyak 750 data dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) karena tidak adanya usulan penempatan dari BPKP. Hal ini membuat BKN tidak dapat memproses lebih lanjut ke tahap berikutnya,” kata Fitri Yusup Husain, Jum’at (3/10/2025).
Fitri juga menambahkan, Pihak BKN juga menyampaikan bahwa sistem tidak dapat dibuka kembali, karena batas waktu pengusulan hanya sampai 30 September 2025.
“BKN menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara segera mengajukan permohonan khusus kepada Kementerian PAN-RB, dengan kemungkinan dibukakan jalur khusus jika permohonan diterima,” ujar Fitri.
BKN juga mengingatkan agar proses pengajuan tidak hanya dilakukan melalui surat, karena dikhawatirkan tidak akan mendapatkan respons yang cepat. Diperlukan upaya aktif dan langsung untuk menyampaikan permasalahan ini ke MenPAN-RB.
“Semoga langkah-langkah lanjutan yang diambil dapat membuahkan hasil dan memberikan solusi bagi 750 peserta P3K yang terdampak,” tandas Fitri.
