Publishare.id- Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Windra Lagarusu, menilai pelaksanaan Motabi Kambungu di Kecamatan Monano sebagai gebrakan nyata pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan publik hingga ke pelosok desa.
Menurutnya, Motabi Kambungu bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan strategi jemput bola yang menghadirkan layanan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) langsung di tengah masyarakat. Program ini, kata dia, menjadi bukti bahwa pemerintah berupaya memangkas jarak antara birokrasi dan warga.
“Motabi Kambungu adalah ruang pelayanan terpadu. Pemerintah hadir langsung, mendengar dan melayani. Ini harus dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat,” kata Windra, Rabu (11/2/2026)
Ia menambahkan, pelaksanaan kegiatan tersebut juga membuka peluang besar bagi promosi destinasi wisata lokal, khususnya Pantai Monano. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, Windra optimistis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat terdongkrak.
Tak hanya itu, ia mengaitkan momentum ini dengan penguatan nilai kebersamaan keluarga melalui program Keluarga Syurga Kasih Sayang. Masyarakat, menurutnya, dapat menjadikan kegiatan tersebut sebagai ajang rekreasi sekaligus mempererat hubungan keluarga.
Di sektor ekonomi, Windra mendorong pelaku UMKM agar tidak sekadar menjadi penonton. Ia meminta pemerintah daerah memberi ruang seluas-luasnya bagi pelaku usaha kecil untuk berpartisipasi dan meningkatkan omzet selama kegiatan berlangsung.
“Kegiatan seperti ini harus berdampak langsung pada perputaran ekonomi masyarakat. UMKM perlu difasilitasi agar benar-benar merasakan manfaatnya,” tegasnya.
Lebih jauh, Windra juga menyoroti pentingnya peran Dinas Sosial dalam menyosialisasikan mekanisme pengusulan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Ia menilai validitas dan keterbukaan data menjadi kunci dalam penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.
Ia mengungkapkan masih adanya keluhan warga yang merasa layak menerima bantuan namun belum terakomodir dalam data. Kondisi tersebut, menurutnya, harus menjadi perhatian serius agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial.
Selain itu, Windra meminta transparansi terkait data warga Gorontalo Utara yang tidak lagi terdaftar sebagai penerima bantuan iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) layanan kesehatan. Sosialisasi yang terbuka dinilai penting agar masyarakat memahami alasan perubahan status tersebut.
“Jangan sampai masyarakat kehilangan haknya tanpa penjelasan yang jelas. Transparansi dan komunikasi harus diutamakan,” pungkasnya.
