Publishare.id- Juru Bicara Fraksi Partai Hanura dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Gorontalo Utara (Gorut), Fitri Yusup Husain, meminta kepada pemerintah daerah untuk mempergunakan anggaran yang ada untuk kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut sebagaimana disampaikan Fitri Yusup Husain, saat membacakan pandangan umum fraksi pada pelaksanaan Rapat Paripurna Tingkat 1, Dalam Rangka Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026 pada Selasa (15/7/2025).
Dalam penyampaian pandangan umum Fraksi Fitri mengatakan, Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026 merupakan tahapan lanjutan dalam penyusunan kebijakan umum anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam pasal 89 peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, di mana kepala daerah menyusun kebijakan umum anggaran dan periode dan prioritas plafon anggaran sementara berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.
“Proses penganggaran pemerintah daerah harus menggunakan pendekatan kinerja yang disusun melalui beberapa tahapan yang pertama menentukan skala prioritas pembangunan Daerah yang kedua menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah,” ujar Fitri Yusup Husain.
Setelah tercapainya kesepakatan antara pemerintah daerah dengan DPRD lanjut Fitri, rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun anggaran 2026. prioritas dan plafon anggaran sementara merupakan kumpulan dari program prioritas dan harus maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program kegiatan yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran perangkat daerah dokumen ini merupakan pondasi penting dalam menentukan arah pembangunan daerah Gorontalo Utara ke depan.
” Untuk itu fraksi Hanura PKS menyampaikan beberapa poin penting pada pandangan umum fraksi antara lain, pertumbuhan ekonomi dan ketahanan daerah agar kebijakan anggaran tahun 2026 diarahkan memperkuat pemulihan ekonomi peningkatan investasi daerah, perlindungan terhadap UMKM serta pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat, fokus pada pelayanan publik, kami menilai masih perlu ditingkatkan efektivitas belanja publik terhadap sektor pendidikan kesehatan dan infrastruktur dasar dan pengentasan kemiskinan. PKS meminta agar alokasi anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat langsung tata kelola pemerintah yang baik kami mendorong agar seluruh perangkat daerah menjalankan prinsip transfer transparansi akuntabilitas dan efisiensi anggaran serta menghindari program yang bersifat ceremony,” tegas Fitri.
Fitri juga menambahkan, penguatan SDM dan identitas digitalisasi pelayanan juga diharapkan untuk terus di dorong, agar penguasaan sumber daya manusia ASN serta pemanfaatan teknologi digital bisa mempercepat pelayanan publik dan meningkatkan ekonomi birokrasi.
“Kalau itu bisa dilakukan, insyaallah bisa mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan pemerintah,” pungkas Fitri.
